UKMPIB: Kekhawatiran Pemerintah dan Pemahaman Sempit Radikalisme

Ilustrasi simbol pancasila Indonesia. (Ifsani Ehsan Fachrezi/SM)

Ideologi yang diragukan membuat mahasiswa terikat aturan.”

Berawal dari kegiatan forum rutin yang tertutup, sedikit demi sedikit seorang mahasiswa bernama Mawar (bukan nama sebenarnya) memasukkan pemahaman yang berbau radikal. Mulanya hanya mengubah cara berpikir, kemudian berlanjut pada perubahan sikap. Dalam diskusi itu, Mawar semakin gencar memupuk nilai-nilai radikal yang akhirnya mampu mengubah perilaku. Pemikiran radikal juga Mawar lalui dari jalan literasi, yaitu dengan dipinjamkannya buku-buku berbau radikalisme dengan tujuan mengubah sudut pandang serta gagasan.

Memang, sebenarnya apa itu radikalisme? Menurut Ahli Pancasila dan Politik, Asep Warlan Yusuf menjelaskan definisi radikalisme merupakan suatu cara berpikir yang mengakar dan fundamental, bukan hanya sekedar supervisial (berada di permukaan), dangkal, dan berjangka pendek. Namun pemerintah menyempitkan makna radikal dan menganggapnya sebagai cara berpikir ekstrem; anarkisme, terorisme, dan intoleransi. “Tetapi ini merupakan tafsir sepihak dari pemerintah,” ucap Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) tersebut.

Dalam penafsirannya, radikalisme menjadi faktor penentu sebuah ideologi berjalan. Dosen Unpar, Aldi Daniealdi mendefinisikan ideologi adalah hal yang terkait dengan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pandangan dunia. Ideologi, lanjut Aldi, merupakan hal mendasar yang menjadi acuan gerak bagi setiap individu untuk mencapai tujuan suatu kelompok sehingga tentunya ideologi ini akan selalu ada dalam pikiran semua individu.

Berbicara soal ideologi Pancasila, menurut Aldi suatu hal yang sangat sakral, seolah tidak bisa kita bantah dan kritisi – ideologi Pancasila hari ini seakan dibela dengan senjata. Ringannya sebutan ‘anti pancasila’ bagi yang berani mengkritisi pemaknaan dari Pancasila, tak pandang bulu jika berani membedah dalam menafsirkan Pancasila adalah ia yang dianggap sebagai musuh.

Perlunya mufasir Pancasila handal dalam menafsirkan ideologi pancasila untuk melantangkan makna dalam setiap butir-butir Pancasila. Di beberapa negara, ideologi kapitalis dan komunis masih terus digunakan karena ideologi tersebut bebas untuk dikritik, diperbaiki, ditambahi-dikurangi bahkan direvisi. Jika tidak begitu caranya, Pancasila malah menjadi tidak berwibawa, Pancasila ditakuti bukan dihayati sehingga ideologi-ideologi ini dapat terus berkembang.

Demi menghalau ideologi yang keluar dari Pancasila, pemerintah membatasi lewat Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 55 Tahun 2018. Aturan ini ditujukkan menghalau praktik para mahasiswa yang notabene berintelektual.

Meski begitu, Aldi menganggap aturan ini tidak efektif karena hanya akan berakhir dengan doktrinisasi. Jika seperti ini, masa Orde Baru akan kembali terulang. “Ideologi, bukanlah suatu hal yang bisa didoktrinisasi oleh pemerintah. Ideologi harus menjadi penghayatan setiap warga negara, harus menjadi cara berpikir dan bertindak bahkan menjadi cita-cita bersama,” ungkapnya lewat sambungan telepon.

Isi Pancasila itu baik, yang salah itu penafsiran Pancasila terus saja dimonopoli oleh pemerintah secara sepihak. “Ideologi harus bisa dicerna dan diterima oleh masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membangkitkan jiwa ideologi dengan mendiskusikan, mengkritisi, serta mendalami Ideologi (Pancasila) tersebut, hingga setiap individu dapat merasakan bahwa ideologi itu telah menjadi miliknya.”

Pembentukkan UKMPIB

Kekhawatiran akan monopoli ideologi Pancasila, pemerintah ingin menyelaraskan Pancasila dengan kegiatan mahasiswa lewat Permenristekdikti No. 55 tahun 2018 yakni Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKMPIB). Selaras dengan Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi”.

Pembentukkan itu berawal dari Kelompok Cipayung Plus yang mengharapkan pemerintah memberi peluang bagi organisasi ekstra kembali ke kampus. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Saddam Al Jihad menjelaskan, saat itu Menteri kebingungan menangkal radikalisme dan terorisme di kalangan mahasiswa yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ide Saddam ini disetujui dengan landasan untuk meningkatkan eksistensi organisasi ekstra. Namun, dengan syarat tidak ada pemisahan antara aktivis internal dan eksternal. UKMPIB ini dibentuk atas dukungan dan persetujuan dari Cipayung, tidak bisa lepas dari Cipayung Plus, karena jika ingin bergabung dengan UKMPIB mesti menjadi bagian dari organ ekstra terlebih dahulu.

Saddam juga menyarankan pencabutan SK Dikti Nomor 26/2002, agar Organ Ekstra yang tergabung dalam Cipayung plus dapat ambil bagian dalam mengelola pemikiran-pemikiran mahasiswa supaya dapat hidup kembali dan tidak terdoktrinisasi.

Dilansir dari bbc.com berdasarkan jajak pendapat tahun 2017, Wahid Foundation – yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan demokrasi – menyatakan hampir 60% peserta kegiatan kerohanian Islam (rohis) di institusi pendidikan ‘siap berjihad dengan jalan kekerasan’. Survei itu digelar atas sekitar 1.626 orang di acara perkemahan rohis yang diadakan Kementerian Agama, di Cibubur, Jakarta Timur, Mei 2017. Dalam pengumpulan data yang sama, 37% aktivis rohis mengaku sangat setuju dan 41% sisanya setuju pada wacana Indonesia menjadi negara Islam. Badan Intelijen Negara (BIN) menemukan sekitar ‘24% mahasiswa dan 23,3% pelajar menyatakan persetujuan mereka terhadap jihad dengan kekerasan’.

Berdasarkan hasil survey oleh beberapa sumber, di antaranya : Alvara, BIN, dan BNPT. Diketahui terdapat banyak gangguan yang mengusik keutuhan NKRI. Dikeluarkan Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018, guna mengatasi permasalahan tersebut. Dalam aturan baru, Pemerintah mengimbau Perguruan Tinggi untuk melakukan pembinaan 4 konsensus dasar. Pernyataan tersebut di tuturkan oleh Didin Wahidin selaku Direktur Kemahasiswaan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Tambahnya, pembinaan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman pancasila kepada seluruh komponen Kampus. Terdapat berbagai metode untuk melaksanakan program ini, di antaranya melalui: kegiatan pokok, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, akan dimuat materi penghayatan ideologi Pancasila didalamnya. Didin mengatakan, untuk mendukung proses kegiatan tersebut, kampus diperbolehkan mendirikan ukm baru khusus pembinaan.

Metode pelaksanakan aturan ini berbentuk kegiatan pokok, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Seperti yang dipaparkan Didin melalui kegiatan pokok pembelajaran kewarganegaraan, dirasa mampu menumbuhkan pemahaman ideologi Pancasila. Selain itu, adapun kegiatan seminar bertemakan kebangsaan yang perlu dipahami oleh mahasiswa tersebut.

Didin menjelaskan, UKMPIB yang ia maksud berisikan mahasiswa yang aktif berorgan ekstra di kampus. Pemerintah menilai organ ekstra memiliki penghayatan dan pemahaman akan keberagaman yang mendalam, dibanding organ internal. “Kita pilih Organ ekstra, karena mereka lebih memahami keberagaman dan toleransi. Juga, agar Organ Ekstra berinteraksi dengan Organ Internal. Selama ini ada pembatas diantara mereka, padahal sama-sama mahasiswa,” jelasnya.

Seluk- beluk munculnya UKMPIB, murni berasal dari Pemerintah. Bukan dikarenakan adanya saran dari pihak lain. Selama ini Pemerintah memang selalu diresahkan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikampus. Hingga dikeluarkanlah Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tersebut. Ia juga menegaskan, bahwa UKMPIB tidak bersifat wajib. “Jika pada suatu perguruan tinggi terdapat organ ekstra, tentunya ukm tersebut dapat dibentuk. Jika tidak ada mahasiswa yang aktif di organ ekstra, ya tidak usah memaksakan,” ucap Didin.

Perihal sistem UKM PIB, kata Didin, Pemerintah tidak menetapkan standar tertentu. Karena struktur UKM berikut kegiatannya akan diatur oleh Perguruan Tinggi terkait. Selain itu, ia mengakui bahwa sosialisasi dari Pemerintah masih pasif dan format implementasi pun masih dibicarakan. Ia menjelaskan, Peraturan ini akan dirumuskan lebih komprehensif dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan. Perumusan akan terus dirancang, agar dalam implementasinya tidak muncul kesalah pahaman. “Untuk mencapai final (peluncuran aturan), masih belum bisa dilakukan. Kita masih dalam proses koordinasi dan sinkronisasi dengan Kemenkumham,” tutur Didin.

Adanya perbedaan antara SK Dikti No. 26 Tahun 2002 dengan aturan yang baru ini. Didin mengatakan, dalam aturan barupun formatnya serupa dengan yang lama. Organ Ekstra tetap tidak diperbolehkan ‘mengibarkan’ benderanya masing-masing. Organ Ekstra hanya diperbolehkan melakukan sharing dan melakukan pembinaan, dibawah nama UKMPIB. Dalam Pasal 3 Ayat 4, Pemerintah menegaskan pelarangan aktivitas berpolitik praktis. Aturan ini ditujukan untuk menjamin pemahaman nilai-nilai Pancasila dapat terlaksana sebagaimana harusnya, dan tidak ada penyimpangan dalam proses pelaksanaannya.

Saat ini, Universitas Mataram telah membentuk UKM PIB dan diketuai oleh anggota HMI. Sedangkan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) telah menyetujui pembentukkan UKMPIB. Oleh karena itu, Saddam rasa peraturan ini telah matang dan perguruan-perguruan tinggi pun telah memberi respon cukup positif.

Saddam rasa pemerintah tinggal melakukan tahapan akhir, yaitu melakukan sosialisasi dengan rektor se- Indonesia. Organ ekstra masih belum menyatukan framing antara mahasiswa dan rektorat karena kebijakan ini baru dilemparkan ke publik, dan masih menunggu respon dari publik dalam kurun waktu satu tahun. Saddam mengharapkan pertemuan dengan rektor segera dilaksanakan. Karena UKMPIB ini tidak wajib, seperti yang disebutkan dalam pasal 3 ‘dapat dibentuk’.

Asep Warlan menegaskan, pemerintah tidak boleh ikut campur dengan urusan ini, karena kampus mampu mengatasinya sendiri. Lanjutnya, di kampus terdapat bagian kemahasiswaan, yang secara khusus ditugasi untuk menangani hal-hal seperti ini. “Kampus lebih tahu, lebih mengenal mahasiswa-mahasiswanya dan apa yang dibutuhkan kampusnya. Pemerintah tidak usah ikut campur,” ucap Asep pada Sabtu (23/3).

Selain itu, Asep Warlan menilai, pemerintah terlalu khawatir akan munculnya radikalisme dikalangan intelektual muda dikampus. Seharusnya pemerintah menyerahkan urusan ini kepada kampus, jika bisa berilah pengarahan, pendampingan, dan anggaran yang mencukupi kepada kampus, agar kampus dapat mengelola dengan baik. Memang hal ini merupakan bentuk pendekatan pengamanan, tetapi tetap saja dirasa terlalu berlebihan. Pemerintah tidak boleh mengambil jalan keluar yang short cut dan reaktif.

Memungkinkan Terjadi Politik Praktis

Penting tidaknya kehadiran UKMPIB masih dirasa tidak jelas oleh sejumlah pihak. Mengapa demikian? Bagaimana tidak, Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) Unisba Muhammad Syaiful Ramadhan mengungkapkan, UKMPIB ini tidak didasari sistem yang jelas oleh pemerintah. Dalam Permenristekdikti No.55 Tahun 2018, tidak ada pemaparan rinci perihal sistem UKMPIB dan ideologi Pancasila yang nantinnya akan mereka bina.

Syaiful berkomentar, UKM PIB ini masih rancu dan perlu diperjelas. Jika pembinaan dilakukan oleh orang yang belum memiliki pengetahuan akan ideologi, kata Syaiful, ditakutkan akan terjadi kekeliruan. “Ideologi itu adalah hal sulit, sekelas prajurit TNI saja masih membutuhkan pemahaman mendalam perihal ideologi, apalagi kita mahasiswa,” tegasnya saat ditemui di Markas Komando (Mako) Menwa Unisba, Jalan Tamansari No. 1 pada Sabtu (23/3).

Mahasiswi Fakultas Hukum 2017 Universitas Mataram (Unram), Novia Salfat Anggraini berpendapat jika hanya alasan ideologi, dirasa cukup dengan hanya pembekalan kewarganegaraan di dalam kelas. Karena menurutnya UKMPIB ini bisa jadi akan menimbulkan politik praktis, yang disebabkan adanya permainan kepentingan yang mungkin terjadi. “UKM PIB ini berlebihan, yah meski enggak menganggu mahasiswa, tetapi ditakutkan nanti ada permainan kepentingan dari pihak tertentu.”

Karena adanya kekhawatiran akan politisasi di kampus, Asep Warlan berpendapat bahwa kampus adalah tempat persemaian calon pemimpin dengan keintelektualan. Kampus bertugas untuk menggodok mahasiswa dengan tiga hal penting: intelektualitas, sikap (ideologis, social skill, leadership, pengetahuan, serta intelektual), dan keterampilan. Sedangkan, politisasi yaitu sebuah kegiatan yang bernuansa kepentingan politik praktis. Dalam politik ada lima pelaku yang paling menonjol, yaitu: tokoh politik, partai politik, golongan penekan, golongan kepentingan, dan alat komunikasi politik. Dalam hal ini, mahasiswa merupakan bagian dari golongan penekan atau pressure group.

Perihal organisasi eksternal mahasiswa, Asep Warlan menuturkan organisasi eksternal tidak boleh membawa sasaran politik yang kemudian akan menimbulkan politik praktis juga tidak boleh mempengaruhi mahasiswa dengan misi-misi politiknya. Namun melalui organ eksternal, mahasiswa boleh begabung dengan tujuan untuk menambah pengalaman mereka. “Peranan eksternal sudah cukup berada di luar, jangan dibawa ke dalam kampus. Dengan begitu, peranan kampus dan ekstra tidak akan bertabrakan atau tumpang tindih,” katanya.

Lanjutnya Asep Warlan memberi contoh, apabila ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan anggota organisasi eksternal, maka ada kemungkinan ketua BEM merekrut sesuai dengan background untuk menjadi bagian dari anggota BEM. Ia juga menegaskan hal itu dapat menyebabkan dominasi oleh OKP dibanding suasana akademik. “Dulu sempat terjadi hal seperti ini, misal HMI bersaing dengan GMNI,” tambahnya.

Menurut Asep Warlan terdapat tiga cara untuk mencegah organ ekstra memanfaatkan pembentukan UKMPIB. Pertama, mengatur regulasi. Kedua, lakukan pengawasan. Ketiga, menyadarkan mahasiswa ketika ada penyimpangan.

Saddam berkomentar perihal banyaknya pihak yang menyuarakan kekhawatiran UKMPIB. Ia menilai mahasiswa seharusnya jangan terlalu repot mengkhawatirkan UKMPIB ini. Pasalnya PIB ini belum dijalankan.

SK Dikti No. 26 Tahun 2002

Diizinkannya organ ekstra beraktivitas di dalam kampus memunculkan kekhawatiran akan praktik politik praktis ketika adanya Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) saat Orde Baru. Fenomena tersebut dibenarkan oleh Asep Warlan, namun saat ini gerakan depolitisasi menghilang lalu organisasi eksternal mulai muncul dan memperlihatkan eksistensinya dikampus.

Organisasi eksternal merupakan organisasi yang membawa misi, program dan strategi tersendiri. Gerakan depolitisasi yang menghilang tentunya memunculkan kekhawatiran. Seharusnya kampus diramaikan dengan suasana akademik yang kondusif, tetapi malah diwarnai dengan konflik antar organisasi eksternal. Asep Warlan merasa sebaiknya kegiatan eksternal dan akademik di kampus harus jelas. “Boleh aktif di HMI, Pemuda Hindu, atau yang lainnya, tetapi kegiatannya di luar saja,” ujarnya.

Berdasarkan penjelasan dari Asep Warlan, terjelaskan bahwa SK Dikti No. 26 Tahun 2002 bukanlah kebijakan yang mendadak. Semua bermula ketika munculnya konfrontasi militer pada rezim orde baru (1974). Hal ini memicu adanya SK No.028/U/1974 yang berisikan petunjuk pemerintah dalam rangka pembinaan kehidupan kampus. Wewenang dari lembaga kemahasiswan terkesan dikebiri oleh kebijakan tersebut, karena aktivitas dalam kampus harus disetujui rektor terlebih dahulu.

Dikutip dari skripsi Edward Aria Jalu Taufan Putera, berjudul “Pengekangan Gerakan Mahasiswa: Tinjauan Terbitnya Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Era Orde Baru”, adanya peristiwa Malari menimbulkan ketidak nyamanan pemerintah terhadap pergerakan mahasiswa. Peraturan ini diramaikan dengan maraknya penangkapan para pemimpin aktivis mahasiswa oleh militer, yang dilanjut dengan pembekuan seluruh kegiatan dewan mahasiswa se- Indonesia. Tidak berhenti di situ, diikutip dari tempo.co pada tahun 1978 Mendikbud Daoed Joesoef secara resmi mengeluarkan SK No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Di dalamnya memuat kebijakan NKK/BKK yang menjadikan kampus kawasan steril dari aktivitas politik. Kebijakan itu direncanakannya jauh sebelum ia menjadi Menteri Pendidikan.

Setelah NKK/BKK selesai, organisasi eksternal yang sering kali aktif berpolitik mulai menunjukkan eksistensinya kembali. Mereka mulai melakukan pergerakan yang dinilai pemerintah ‘tidak seharusnya’. Dilanjut dengan keluarnya SK Dikti No. 26 Tahun 2002 yang melarang organ ekstra mendirikan sekretariat di kampus, dengan tujuan menjaga suasana akademik kampus tetap kondusif dan clear dari kepentingan politik.

Pandangan terhadap Permenristekdikti yang baru

Wakil Rektor III Unisba, Asep Ramdan Hidayat mengakui aturan tersebut tidak dibutuhkan bagi Unisba. Menurutnya pembinaan ideologi di Kampus Biru dirasa telah mencukupi. “Kita ‘kan sudah banyak pembinaannya, ada P3M, mentoring, dan lainnya,” tegasnya pada Rabu (13/3).

Senada dengan Asep Ramdan, Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) Unisba Syaiful menolak adanya UKMPIB. Contohnya di Unisba terdapat bela negara bagi mahasiswa baru, dan di bela negara ini pun bukan hanya melibatkan fisik, tetapi juga terdapat pemberian materi yang berkaitan dengan hal-hal kenegaraan. Selain bela negara, bisa juga cukup dengan diadakan seminar-seminar perihal kenegaraan.

Terkait adanya UKM PIB ini, LKM Menwa berencana mengadakan diskusi dengan Lembaga Kegiatan Mahasiswa (LKM) di Unisba. Hingga saat ini, menurut Syaiful, Menwa masih belum melakukan tindakan. “Karena peran Menwa di kampus ‘kan harus mengayomi masyarakat kampus. Oleh karena itu, Menwa tidak boleh gegabah dalam mengambil tindakan.”

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unisba Luthfi memiliki pendapatan lain. Ia menerima adanya UKMPIB, dengan catatan organisasi eksternal harus mempersiapkan dengan matang. Di samping itu tuturnya organisasi eksternal harus membaur dengan organisasi internal agar dapat menunjang kebutuhan dari mahasiswa. Untuk itu UKMPIB nantinya tidak menimbulkan polemik  setelah berjalan.

Apabila UKM PIB ini dilakukan, kata Luthfi, pihak BEMU akan tetap melaksanakannya sesuai dengan amanah yang diberikan. Namun, ia rasa UKMPIB ini tidak dibutuhkan karena di Unisba sudah terdapat Satuan Mahasiswa (Satma) Pemuda Pancasila (PP) yang menganut dan menjalankan ideologi Pancasila.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menyetujui dengan adanya Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 serta pembentukan UKMPIB. Ia menegaskan bahwa pembentukan UKMPIB ini bersifat positif serta terkandung nilai-nilai yang baik di dalamnya. Cecep berpendapat, kebijakan ini akan berjalan dengan baik selama organ ekstra dan organ internal bisa saling menjaga dengan berbagi perannya masing-masing. Selain itu, ia juga menginginkan mahasiswa untuk tidak  mengkhawatirkan apa yang tidak seharusnya. “Kan dalam pasal 3 jelas dikatakan bahwa UKMPIB ini bersifat tidak wajib, dan disebutkan jika organ ekstra tidak boleh berpolitik praktis. Jadi apa yang mengkhawatirkan?,” ujarnya saat ditemui di UPI Bandung, pada Minggu (17/3).

Selain itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Irfan Ahmad Fauzi, juga mengaku tidak mendukung ataupun menolak peraturan ini. Namun ia harap, akan ada penyesuaian dalam pelaksanaan peraturan ini. Diharapkan nantinya pemerintah dapat mengoptimalkan organ ekstra untuk lebih aktif di kampus dan harus dikawal pemerintah dengan baik. Jangan sampai ada pihak yang menyalah gunakan,” tutur Irfan pada Kamis (14/3).

Aturan ini juga didukung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Korneles Jacob Galanjinjinay. Selama tidak ada politik praktis menurut ia peraturan ini bertujuan baik.

Ketua PB HMI Saddam Al-Jihad berkomentar bahwa kebijakan ini dibutuhkan oleh pemuda masa kini. Saddam menilai berkurangnya pemahaman mahasiswa indonesia terhadap ideologi bangsa tidak lebih baik dari Jepang. “Percuma ada era industri 4.0 juga. Percuma ada teknologi canggih. Pemuda Indonesianya aja tidak memahami nilai-nilai kebangsaan. Gimana mau bikin negara ini maju?” ujar Saddam pada Minggu (17/3).

Ketua Umum UKMPIB Universitas Mataram, Risky Febrian menyatakan bahwa UKMPIB Unram dibentuk berdasarkan Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018. Menanggapi peraturan tersebut, Warek III Universitas Mataram kemudian mencetuskan adanya UKM PIB. Pembentukan UKM hanya melibatkan organ ekstra, dimana para pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di kampus melakukan rapat. Saat ditanyakan oleh Suara Mahasiswa, perihal sistem dari UKMPIB, ia enggan menjelaskan kemudian langsung memblokir kontak Whatsapp.

Radikalisme sering kali disalahartikan sebagai anarkisme, terorisme, dan intoleransi padahal makna tersebut ialah tafsir sepihak pemerintah. Padahal radikalisme menjadi faktor penentu sebuah ideologi berjalan yang menjadi acuan gerak bagi setiap individu untuk mencapai tujuan. Apalagi berkaitan dengan kaum intelektual – mahasiswa. Mahasiswa adalah tombak dalam sebuah kemajuan bangsa, meski kerap ada upaya pembungkaman terhadap mereka karena pemikiran radikalnya.

Pemerintah kemudian membuat aturan semacam Permenristekdikti No. 55 tahun 2018 untuk menghadang pemikiran radikal mahasiswa. Tentu aturan ini menimbulkan pro dan kontra. Terlepas dari itu, tentu Pemerintah harus lebih memperhatikan kembali terkait pengambilan kebijakan ini, karena kekhawatiran akan pemahaman radikal yang terlalu sempit. Mahasiswa juga tidak perlu terburu-buru dalam mengambil langkah perihal peraturan ini, karena pada dasarnya kebijakan yang ada akan dikembalikan pada kampus masing-masing.

Penulis : Eriza Reziana, Laily Kurniawati, M. Raihan Rachmansyah, dan Shella Mellinia.
Redaktur : Febrian Hafizh dan Ifsani Ehsan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *